undang undang pertambangan tambang batu

Nasib 8 Perusahaan Besar Tambang Batu Bara Tersandera ...

Terdapat delapan perusahaan batu bara yang sudah dan akan habis kontrak. Kedelapan perusahaan tersebut merupakan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi 1, dengan wilayah tambang yang besar. Satu di antaranya telah habis kontrak pada Januari 2019, yaitu PT Tanito Harum. Menyusul, PT Arutmin habis kontrak ...

دریافت قیمت

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ti~hun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1.

دریافت قیمت

Rebut Tambang Batu Bara, Pertarungan BUMN vs Swasta Makin ...

Revisi keenam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara semakin alot.Persaingan antara para taipan batu bara dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) semakin memanas, masing-masing pihak mengklaim lahan tambang batu bara raksasa terminasi yang ada di Bumi Pertiwi lebih layak untuk mereka.

دریافت قیمت

Jokowi Harus Terbitkan Perppu Selamatkan Perusahaan ...

Pengamat Hukum Pertambangan, Ahmad Redi. (tengah). VIVA – Presiden Joko Widodo dinilai harus segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menyelamatkan operasional sejumlah perusahaan tambang batu bara.Sebab, kepastian hukum perpanjangan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) sejumlah perusahaan sangat tergantung pada keputusan …

دریافت قیمت

Hukum Pertambangan | Pengetahuan tentang Hukum ...

Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan Khusus. Pasal 1 angka 11 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) mengatur bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan “IUPK”, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (“WIUPK”).

دریافت قیمت

Pengertian, Jenis, Asas dan Tahapan Pertambangan ...

Apa itu Pertambangan? Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan …

دریافت قیمت

undang undang keselamatan kerja tambang

undang undang keselamatan kerja tambang. Hak Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang. ... Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan; Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja .

دریافت قیمت

Pengertian Hukum Pertambangan | Gudang Ilmu Pengetahuan

Pengertian Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Prinsip pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) diatur di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 adalah satu IUP hanya diperbolehkan hanya untuk satu jenis tambang. Satu IUP diberikan untuk satu jenis mineral atau batu bara.

دریافت قیمت

Menghitung PBB Pertambangan MIneral dan Batu Bara - Badan ...

Menghitung PBB Pertambangan MIneral dan Batu Bara Detail Dibuat: Kamis, 14 Juli 2016 08:11 Ditulis oleh cyndi Ringkasan: PBB terutang untuk objek pajak pertambangan mineral dan batu bara dihitung bedasarkan tarif pajak dikalikan dengan NJKP. Tarif pajak ditetapkan sebesar 0, 5% dan NJKP ditetapkan sebesar 40% dari NJOP. NJOP terdiri dari NJOP b umi dan NJOP b angunan.

دریافت قیمت

ANALISA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG ...

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pelaku usaha memiliki kewajiban dalam bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan, pajak, PNBP, dan bagi hasil dari keuntungan bersih sejak berproduksi untuk IUPK, dari sisi lingkungan harus memiliki syarat reklamasi/pasca tambang, kewajiban pengembangan masyarakat, …

دریافت قیمت

Pertambangan dan Geologi: Potensi Batu Gamping di Banten

Dengan diberlakuka nn ya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membawa konsekuensi adanya nuansa baru, paradigma baru dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan di republik ini, dimana sudah secara tegas dijelaskan tentang kewenangan masing-masing level pemerintahan dalam mengelola pertambangan, serta dalam …

دریافت قیمت

Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah

Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan ... Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik ... terdapat komoditas tambang radioaktif. 3. Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Logam yang

دریافت قیمت

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PELARANGAN EKSPOR RAW …

mendorong para pelaku usaha dimaksud, tertuang didalam Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (M inerba), dimana materi pokok yang terkandung didalam UU ini mengatur penghiliran hasil tambang mineral dan batubara dan …

دریافت قیمت

Penggolongan bahan galian menurut Undang-Undang No. 11 ...

Penggolongan bahan galian menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Bahan galian golongan A, yaitu bahan galian golongan strategis.

دریافت قیمت

Pengertian Pertambangan, Penambangan, dan Tambang

Pengertian umum Pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi (kegiatan mengeluarkan sumber daya alam dari dalam bumi). sedangkan Penambangan adalah Proses Pengambilan material yang dapat diektraksi daridalam bumi dan Tambang adalah tempat terjadinya kegiatan penambangan.

دریافت قیمت

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Bidang Pertambangan

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak dapat dipisahkan dengan proses produksi baik jasa maupun industri. Perkembangan pembangunan setelah Indonesia merdeka menimbulkan konsekwensi meningkatkan intensitas kerja yang mengakibatkan pula meningkatnya resiko …

دریافت قیمت

Pertambangan ~ Asraind

 · UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009: 1 - Kekayaan Tambang disebut bahan galian- Penguasaan bahan galian diselenggarakan pemerintah (pasal 1) ... Pertambangan permukaan - dalam jenis pertambangan mineral atau batu yang akan ditambang terpapar pada permukaan atau sangat dekat dengan permukaan.

دریافت قیمت

Hukum Perizinan Bahan Galian, Tambang, Dan Mineral DI ...

Kemudian kaidah lain adalah mempersiapkan penutupan dan pasca tambang, dalam bingkai kaidah peraturan perundangan dan standar yang berlaku, sesuai tahapan kegiatan pertambangan. 4 Dibentuknya undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemrintahan Daerah merupakan implementasi dari konsep otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dlam Pasal 18 UUD ...

دریافت قیمت

ATURAN PERPAJAKAN SEKTOR BATU BARA: PPh Badan Akan ...

Dalam hal wajib pajak badan, tarif PPh badan yang akan dikenakan akan disesuaikan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebesar 25%. Penyusunan PP terkait dengan perlakukan perpajakan bagi usaha tambang batu bara ditujukan kepada perusahaan tambang yang masih menggunakan skema Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

دریافت قیمت

Pertambangan dan Geologi: Potensi Batu Gamping di Banten

Dengan diberlakuka nn ya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membawa konsekuensi adanya nuansa baru, paradigma baru dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan di republik ini, dimana sudah secara tegas dijelaskan tentang kewenangan masing-masing level pemerintahan dalam mengelola pertambangan, serta dalam …

دریافت قیمت

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PERTAMBANGAN …

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1.

دریافت قیمت

ATURAN PERPAJAKAN SEKTOR BATU BARA: PPh Badan Akan ...

Dalam hal wajib pajak badan, tarif PPh badan yang akan dikenakan akan disesuaikan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebesar 25%. Penyusunan PP terkait dengan perlakukan perpajakan bagi usaha tambang batu bara ditujukan kepada perusahaan tambang yang masih menggunakan skema Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

دریافت قیمت

undang undang keselamatan kerja tambang

undang undang keselamatan kerja tambang. Hak Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang. ... Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan; Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja .

دریافت قیمت

BELEID TAMBANG & BATU BARA: Juklak UU No.4/2009, Lima ...

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral secara bersamaan menerbikan lima keputusan menteri turunan dari Undang-Undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. BELEID TAMBANG & BATU BARA: Juklak UU No.4/2009, Lima Kepmen ESDM Diterbitkan - …

دریافت قیمت

KASUS YANG BERKAITAN DENGAN PERTAMBANGAN DI …

 · BALIKPAPAN – Penyidik Polda Kaltim masih mengutak-atik undang-undang (UU) yang pantas dipakai untuk menjerat PT Kaltim Prima Coal (KPC) atas dugaan penyerobotan lahan PT Porodisa Trading & Industrial Co Ltd. Hingga kemarin, Polda Kaltim belum menetapkan apakah perusahaan tambang batu bara di Kutai Timur itu melanggar UU No 41/1999 tentang Kehutanan …

دریافت قیمت

ilmu tambang: UU MINERBA

ilmu tambang Wednesday, Janu. UU MINERBA ... PERBEDAAN POKOK UNDANG-UNDANG 1 TAHUN 1967 DAN UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN 2009. ... pertambangan batu bara (7) pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas : a. pertambangan mineral radioaktif.

دریافت قیمت

Hukum Perizinan Bahan Galian, Tambang, Dan Mineral DI ...

Kemudian kaidah lain adalah mempersiapkan penutupan dan pasca tambang, dalam bingkai kaidah peraturan perundangan dan standar yang berlaku, sesuai tahapan kegiatan pertambangan. 4 Dibentuknya undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemrintahan Daerah merupakan implementasi dari konsep otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dlam Pasal 18 UUD ...

دریافت قیمت

1. UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN - …

Undang-Undang dan K3 Pertambangan H.Thabrie Akma 1. UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN I. PENGERTIAN 1. ARTI HUKUM ... tentang Ketentuan pokok Pertambangan; Diklat Perencanaan Tambang Terbuka 2 Unisba, 30 Agustus s.d 07 September 2004 ... Unsur-unsur kimia mineral-mineral. bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia, yang merupakan ...

دریافت قیمت

SKRIPSI TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ...

batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.1 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara, ini diundangkan pada tanggal 12 Januari 2009, terdiri dari

دریافت قیمت

Jokowi Harus Terbitkan Perppu Selamatkan Perusahaan ...

Pengamat Hukum Pertambangan, Ahmad Redi. (tengah). VIVA – Presiden Joko Widodo dinilai harus segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menyelamatkan operasional sejumlah perusahaan tambang batu bara.Sebab, kepastian hukum perpanjangan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) sejumlah perusahaan sangat tergantung pada keputusan …

دریافت قیمت

Pertambangan - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Pertambangan, menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4/2009) adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, …

دریافت قیمت

Pertambangan di Kaltim di antara kerusakan lingkungan dan ...

"Mayoritas yang meninggal di dalam lubang tambang adalah anak-anak," katanya. Aturan Undang Undang Mineral dan Batu bara, sambung Rupang, mengamanatkan Pemprov Kaltim untuk mengelola 1.488 izin usaha pertambangan (IUP) batu bara. Luas izin konsesi pertambangan mencapai 12,7 juta hektare atau 43 persen wilayah Kaltim.

دریافت قیمت

Swasta vs BUMN Makin Panas, Berebut Tambang Batu Bara RI

Dasar hukum yang mengatur baik dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) hingga PP 23 tahun 2010 memiliki tafsir yang berbeda di mata para pakar. Pakar hukum pertambangan Ahmad Redi mengatakan …

دریافت قیمت

TINDAK PIDANA DIBIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU …

 · Bahwa salah satu fakta kadaaan yang menjadi latar belakang terbentuknya Undang Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batu bara, adalah bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan …

دریافت قیمت

Copyright © 2000-2017.MICO Mining All rights reserved. | نقشه سایت